Aksi Memanas, Bupati Gowa Dievakuasi Aparat Saat Massa Tuntut Mundur

GOWA,busurpena.com|— Kantor Bupati Gowa di Jalan Masjid Raya, Somba Opu, Senin 24/08/2026, berubah jadi titik konfrontasi. Aparat keamanan terpaksa mengevakuasi Bupati *Sitti Husniah Talenrang* ke tempat aman setelah massa aksi semakin merengsek dan menekan barikade.

Di tengah teriakan “mundur”, massa dan Sekda Gowa kompak menolak kebijakan pencopotan pejabat. Mereka mendesak Bupati membatalkan SK pencopotan 6 kepala OPD dan Sekretaris Daerah.

Bacaan Lainnya
banner 300x250

Yang membuat aksi ini berbeda: Sekda Gowa ikut hadir di barisan massa.“Saya hadir bukan untuk membuat gaduh. Saya mempertanyakan proses pencopotan saya. Ada prosedur yang harus dilalui, dan itu tidak dijalankan,” tegas Sekda di hadapan massa dan Bupati.

Ia menyebut ini bukan soal pribadi, tapi soal kepastian hukum ASN dan tata kelola pemerintahan.
“Saya hormati kewenangan kepala daerah. Tapi kewenangan harus dijalankan sesuai aturan. Karena itu saya minta keputusan ini dikaji ulang.”

Jenderal lapangan *Indra Gunawan* menyebut ada sekitar 16 pejabat yang dinonaktifkan tanpa pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin berat.

“Ini keputusan sporadis, tergesa-gesa, dan tidak adil. Teman-teman OPD belum pernah diperiksa sama sekali,” ujar Indra.

Ia juga mengingatkan dampaknya ke pelayanan publik:
“Ada beberapa OPD penting hari ini lumpuh. Masyarakat yang dirugikan karena ada kekosongan jabatan.”

Saat sempat menemui massa sebelum dievakuasi, Bupati membantah.
“Yang dicopot hanya 7 orang. Itu hak prerogatif bupati,” jawab Sitti Husniah.

Bupati juga menegur cara penyampaian aspirasi.
“Vandalisme dan kata kasar bukan aspirasi. Itu tidak bermartabat. Saya minta APH usut siapa yang mencoret tembok kantor ini.”

Massa menuntut dua hal: batalkan SK pencopotan, dan buka ruang dialog transparan. Jika tidak bisa dibatalkan, maka SK harus ditinjau ulang sampai semua prosedur administrasi dipenuhi sesuai UU ASN.

Aksi berlangsung tertib namun penuh tekanan, dengan pengawalan ketat aparat. Massa menegaskan ini adalah kontrol sosial, bukan makar.

Hingga berita ini diturunkan Pemkab Gowa belum memberi klarifikasi resmi* terkait tudingan pelanggaran prosedur dalam pencopotan 6 pejabat dan Sekda.

Situasi di Kantor Bupati Gowa hingga sore masih dijaga ketat.

(KKI)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *