KABUPATEN TANGERANG, – Sorotan terhadap buruknya kualitas proyek pemeliharaan paving blok di Desa Taban, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, ternyata mengungkap fenomena yang lebih besar, Rabu,23/9/26.
Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Pengawas Penyalahgunaan Aset dan Anggaran Negara (BP2A2N) menemukan indikasi kuat adanya praktik mafia proyek yang diduga melibatkan seorang oknum pegawai di lingkungan Kecamatan Jambe.
Oknum yang diketahui berinisial TF dan berstatus sebagai staf di Kecamatan Jambe ini, diduga kerap menjadi ‘ujung tombak’ dalam setiap pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran negara di wilayah tersebut.
Berdasarkan pantauan dan konfirmasi yang dilakukan tim BP2A2N di lapangan, muncul pola yang mencurigakan. Setiap kali masyarakat maupun pihak terkait hendak menanyakan atau mengonfirmasi pelaksanaan kegiatan bersumber APBD, jawaban yang diterima senantiasa mengarah kepada sosok TF.
“Sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat sini. Kalau ada proyek, semua pertanyaan diarahkan ke Pak TF. Seolah-olah dialah yang menentukan siapa yang dapat proyek, bagaimana pengerjaannya, dan sebagainya,” ungkap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Fenomena ini bukan terjadi satu atau dua kali, melainkan berulang pada beberapa proyek yang berjalan di wilayah Kecamatan Jambe. Hal ini memunculkan dugaan bahwa TF berperan dominan, bahkan kemungkinan mengatur alur proyek yang seharusnya berjalan secara transparan dan akuntabel.
Keterlibatan yang diduga kuat dari oknum ini pun diduga berkaitan erat dengan rendahnya kualitas pekerjaan yang ditemukan di lapangan, termasuk proyek paving blok Desa Taban senilai Rp69.800.000 yang dikerjakan CV. Kreasi Dua Putri.
Jika dugaan ini benar adanya, maka ada kekhawatiran bahwa pengerjaan yang asal-asalan dan pemilihan kontraktor tidak dilakukan berdasarkan proses yang objektif. Anggaran negara yang seharusnya dinikmati masyarakat secara layak, dikhawatirkan justru diatur untuk kepentingan segelintir pihak.
Tim investigasi BP2A2N, Rudi, menegaskan bahwa indikasi ini sangat serius. Keterlibatan aparat pemerintah dalam dugaan praktik mafia proyek merupakan pelanggaran berat yang merugikan keuangan daerah dan hak masyarakat atas pelayanan publik yang baik.
“Ketika satu nama selalu muncul di balik setiap proyek, itu bukan kebetulan. Ini adalah indikasi kuat adanya monopoli pengaturan yang tidak wajar. Kami meminta Inspektorat Kabupaten Tangerang, serta instansi penegak hukum terkait, untuk segera menyelidiki dugaan keterlibatan oknum staf Kecamatan Jambe berinisial TF ini secara mendalam,” tegas Rudi.
Rudi juga mendesak agar proses investigasi dilakukan secara transparan. Masyarakat berhak mengetahui kejelasan mengenai pengelolaan anggaran yang berasal dari pajak yang mereka bayarkan.
“Jangan sampai anggaran negara habis, tapi hasilnya hanya pekerjaan buruk yang tak bermanfaat. Transparansi dan akuntabilitas mutlak diperlukan di sini,” tambahnya.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kecamatan Jambe maupun dari oknum yang bersangkutan. BP2A2N berkomitmen akan terus memantau perkembangan kasus ini dan mendesak adanya langkah konkret dari pihak berwenang.
(Andi jk)
