KABUPATEN TANGERANG,— Setelah awak media dan tim investigasi sulit menjumpai pihak Kecamatan Jambe untuk dikonfirmasi, DPD LSM BP2A2N Banten resmi menyerahkan surat permintaan konfirmasi secara tertulis kepada Pemerintah Kecamatan Jambe, Selasa 29/9/26.
Surat yang ditujukan kepada Camat Jambe tersebut berisi permintaan penjelasan resmi terkait pelaksanaan proyek pemeliharaan paving blok di Rt. 006/003 Desa Taban, yang diduga dikerjakan secara asal-asalan dan tidak sesuai spesifikasi teknis dengan anggaran senilai Rp69.800.000 bersumber APBD Tahun 2026.
Bukti penyerahan surat ini tertuang dalam Tanda Terima yang telah ditandatangani dan diterima oleh staf Kecamatan Jambe, Aprilia Komarana, pada hari Kamis, 24 September 2026. Langkah ini menegaskan bahwa BP2A2N telah menempuh jalur resmi untuk mendapatkan kejelasan yang selama ini dihindari oleh pihak kecamatan.
Menurut Rudi selaku tim investigasi LSM BP2A2N “Kami tidak akan berhenti hanya karena sulit dijumpai. Hari ini kami buktikan secara resmi surat sudah diserahkan, diterima oleh pihak kecamatan, dan ini menjadi bukti hukum bahwa kami telah meminta penjelasan secara tertulis, “Ujar Rudi.
“Sekarang giliran Kecamatan Jambe untuk menjawab Selama ini terkesan menghindar, namun dengan adanya surat resmi ini, tidak ada lagi alasan untuk diam. Masyarakat berhak mendapatkan jawaban yang jelas, transparan, dan akuntabel atas penggunaan uang pajak mereka. Kami tegaskan, jika surat ini tidak ditanggapi, maka kami akan melanjutkan langkah ini ke Inspektorat Kabupaten Tangerang dan instansi terkait agar segera segera mendapatkan tindakan nyata.
“Jika setelah ini tetap tidak ada tanggapan, maka masyarakat semakin yakin bahwa ada hal yang sengaja ditutup-tutupi. Tanggung jawab atas uang rakyat tidak bisa diabaikan begitu saja.”
Penyerahan surat ini menjadi bukti nyata bahwa BP2A2N bekerja secara prosedural dan profesional. Kecamatan Jambe kini berada di titik krusial apakah bersedia membuka diri dan menjelaskan fakta, atau terus berdiam diri yang justru akan semakin memperkuat dugaan publik adanya ketidakberesan dalam pengelolaan proyek di wilayah tersebut.
BP2A2N akan terus memantau dan menunggu tanggapan resmi. Informasi selanjutnya akan disampaikan kepada masyarakat demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan.
(Andi jk)
