Menteri PU Dody Hanggodo Kunjungi Malinau, Pastikan Jalan Perbatasan 2.300 Km Rampung 2028

Busurpena.com. Kamis 22 Oktober 2026

MALINAU – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia, Ir. Dody Hanggodo, M.PE, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, Kamis (22/10/2026) siang.

Kedatangan Menteri PU bersama jajaran Kementerian PU disambut langsung oleh Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, di Kantor Bupati Malinau.

Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting bagi Kabupaten Malinau sebagai wilayah perbatasan negara. Pertemuan tersebut difokuskan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan.

Dalam keterangannya, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, kunjungan ke Malinau merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan.

“Kunjungan ini sebenarnya untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto agar jalan di kawasan perbatasan Kalimantan-Malaysia yang menjadi perhatian pemerintah ini diperkirakan mencapai sekitar 2.300-an kilometer ditargetkan rampung pada 2028,” ungkap Dody.

Selain menindaklanjuti arahan Presiden, Dody menyebut kunjungan ini juga untuk merespons permintaan Bupati Malinau yang mengharapkan perhatian dan dukungan pemerintah pusat terhadap peningkatan infrastruktur jalan di Kabupaten Malinau.

Dari hasil peninjauan langsung di lapangan, Menteri PU menilai sejumlah ruas jalan nasional di Malinau masih memerlukan penanganan serius. Beberapa aspek yang menjadi catatan yakni peningkatan lebar jalan, perbaikan sistem drainase, serta penyesuaian konstruksi jalan agar sesuai dengan standar jalan nasional.

Terkait hal tersebut, Kementerian PU akan melakukan kajian kebutuhan penanganan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi lapangan serta ketersediaan dukungan anggaran.

“Percepatan pembangunan jalan perbatasan juga membutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang berkelanjutan, baik di tingkat pusat maupun daerah guna meningkatkan konektivitas, memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat serta memperkuat aksesibilitas kawasan perbatasan negara,” pungkasnya.

Editor   :  BP – AR

S ( FM )

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *