Busurpena.com, Kamis 29 Oktober 2026
TANJUNG SELOR – Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (BPW KKSS) Provinsi Kalimantan Utara menggelar Tudang Sipulung dalam rangka penjaringan Ketua baru periode mendatang. Pertemuan tersebut berlangsung di Hotel Pangeran Khar, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Rabu (28/10/2026).
Forum yang dihadiri lengkap oleh perwakilan Ketua KKSS se-Kabupaten/Kota se-Kaltara itu berlangsung kompak dan penuh kekeluargaan.
Tokoh masyarakat Sulsel di Kaltara, Rustam Bade, mengapresiasi gagasan Caretaker BPW KKSS Kaltara yang memilih mekanisme musyawarah dalam proses penjaringan, bukan langsung voting.
“Ini sangat bagus buat kita. Saya terus terang, ini pertama kalinya suatu gagasan yang sangat cerdas yang dilakukan oleh Ketua Caretaker BPW KKSS Provinsi Kalimantan Utara. Biasanya kalau ada pemilihan itu langsung-langsung saja,” ujar Rustam Bade di sela pertemuan.
Ia menilai kehadiran lengkap perwakilan serta dukungan dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk Kapolda Kaltara Brigjen Pol. Andi Syahriful Taufik, S.I.K., M.Si., menunjukkan soliditas dan kecintaan warga Sulsel di perantauan.
“Perwakilan Ketua KKSS se-Provinsi Kalimantan Utara semua hadir. Ini sangat bagus. Kecintaan terhadap orang Sulawesi Selatan terhadap keberadaan ini sangat luar biasa,” katanya.
Muncul Nama-nama Kuat
Menurut Rustam, animo tokoh untuk maju sebagai calon ketua cukup tinggi. Para kandidat yang muncul merupakan figur dengan kapasitas mumpuni, baik dari sisi finansial, jabatan, maupun ketokohan.
Beberapa nama yang mengemuka di forum tersebut di antaranya Gubernur Kalimantan Utara H. Zainal A. Paliwang, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltara H. Muddain, Ketua Kerukunan Keluarga Pinrang (KKP) Kota Tarakan Zainal, pengusaha H. Alleng Malinau, serta akademisi Dr. Syafruddin, S.H., M.Hum.
“Calon ini tidak main-main. Punya kekuatan finansial, punya kekuatan jabatan,” ujarnya.
“Muncul beberapa calon. Yang pertama ada Gubernur kita, Bapak H. Zainal Paliwang, tidak main-main, orang punya nama besar. Yang kedua ada Pak Muddain, Wakil Ketua. Yang ketiga ada juga seorang pengusaha yaitu Bapak H. Alleng Malinau, Zainal KKP, Dr. Syafruddin,” sebutnya.
Dorong Aklamasi Demi Persatuan
Meski banyak calon kuat bermunculan, Rustam sependapat dengan pandangan yang berkembang di forum bahwa tugas utama KKSS adalah menjaga persatuan. Karena itu, ia mendorong agar pemilihan ketua dilakukan secara aklamasi mufakat, bukan voting.
“Inilah tugas daripada tokoh-tokoh KKSS, bagaimana cara ini bisa diaklamasikan, ini yang harus kita lakukan,” tegasnya.
Ia mengingatkan, pengalaman organisasi paguyuban menunjukkan pemilihan dengan sistem voting berpotensi menimbulkan perpecahan.
“Terus terang, ini banyak pengalaman, kalau muncul pemilihan maka dampaknya pasti terjadi perpecahan,” kata Rustam Bade.
Karena itu, ia menilai beban berat berada di pundak Ketua Caretaker, Sekretaris, dan anggota caretaker lainnya untuk membangun komunikasi dan mengkondisikan para calon agar bersepakat pada satu nama.
“Kalau Ketua Caretaker, Sekretaris, dan beberapa anggota caretaker ini mampu membawa ini menjadi aklamasi, maka ini adalah keberhasilan caretaker,” ujarnya.
Ia berharap Tudang Sipulung ini dapat melahirkan ketua yang mumpuni dan mampu mempersatukan warga Sulsel di Kaltara.
“Mudah-mudahan melahirkan suatu ketua yang betul-betul mumpuni, mampu mempersatukan ke depan. Karena bagaimanapun kita ada di rantau. KKSS harus menjadi perhatian buat paguyuban,” tutupnya. Ia juga mengingatkan posisi KKSS saat ini memiliki peran penting secara nasional.
Pra-Muswil Sebagai Solusi
Senada dengan itu, Dr. Syafruddin, S.H., M.Hum. menyampaikan bahwa hakikat Musyawarah Wilayah (Muswil) adalah menyatukan pemikiran dan menyelaraskan hati seluruh anggota.
“Padahal, jiwa kita di tingkat pimpinan itu bagaimana mencari jalan supaya Muswil KKSS kalau bisa menuju aklamasi mufakat. Itu kan ending yang kita inginkan,” ujar Dr. Syafruddin.
Menurutnya, penentuan calon pimpinan semestinya melalui proses penjaringan awal yang matang. Ia menggagas perlunya Forum Pra-Muswil sebelum pelaksanaan Muswil utama. Dalam forum tersebut, berbagai calon dapat dihimpun, diuji rekam jejaknya, serta diukur tingkat dukungannya secara transparan.
Dengan adanya sistem penjaringan di tingkat Pra-Muswil, agenda puncak Muswil diharapkan tidak lagi diwarnai perdebatan alot dan kegaduhan yang berujung pada pembengkakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi.
Ia menegaskan, Muswil bukan sekadar ajang memilih figur pemimpin, melainkan momentum strategis untuk membahas program kerja, mengevaluasi kinerja, serta merumuskan rekomendasi kebijakan ke depan demi organisasi yang semakin maju dan solid.
Editor : BP – AR
