Busurpena.com, Rabu 16 September 2026
TANJUNG SELOR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara menggelar Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan I Tahun 2026–2027, Selasa (15/9/2026).
Rapat paripurna tersebut mengagendakan penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2026.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie, S.E., M.M., didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muddain, S.T.
Hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kaltara. Rapat juga dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama.
Dalam rapat, anggota DPRD Kaltara menyepakati Rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 secara aklamasi.
Kesepakatan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang dilakukan DPRD Kaltara melalui komisi-komisi dan Badan Anggaran bersama mitra kerja serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kaltara.
Berdasarkan hasil pembahasan, total belanja yang disepakati dalam Rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp2.463.561.708.285,70, atau sekitar Rp2,463 triliun.
Kesepakatan KUA-PPAS tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Setelah disepakati, dokumen Nota Kesepakatan kemudian ditandatangani oleh pimpinan DPRD Kaltara dan Pemerintah Provinsi Kaltara.
Penandatanganan itu menandai kesepahaman antara legislatif dan eksekutif terhadap arah kebijakan serta prioritas anggaran dalam Perubahan APBD Kaltara Tahun Anggaran 2026, sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Editor : BP – AR
