Paripurna Malam Hari yang Tidak Biasa DPRD Gowa Tunjukkan Respons Cepat, Darmawangsyah Muin Pilih Fokus Kerja di Tengah Sorotan Anggaran

SUNGGUMINASA,SULSEL,BusurPena.com|- Ada yang menarik dari Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Gowa, Jumat (16/10/2026) malam. Di saat sebagian daerah masih berkutat pada tarik-ulur politik pasca kekosongan jabatan, Gowa justru memilih jalur cepat, konstitusional, dan elegan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa menggelar Rapat Paripurna ke-27 Masa Sidang Pertama Tahun 2026 dengan agenda krusial: pengumuman pengusulan dan pengesahan Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, menjadi Bupati Gowa definitif untuk sisa masa jabatan 2025–2030.

Bacaan Lainnya
banner 300x250

Langkah ini patut diapresiasi. Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Gowa, Fahmi Adam, dan dinyatakan sah berdasarkan Pasal 170 ayat 2 Tata Tertib DPRD, yang mengecualikan rapat bersifat pengumuman dari ketentuan kuorum umum.

“Saya buka dengan resmi dan terbuka untuk umum,” tegas Fahmi sambil mengetuk palu tiga kali, sebuah simbol bahwa roda pemerintahan Gowa tidak boleh berhenti lama.

Di balik palu sidang tersebut, ada pesan kuat tentang stabilitas. DPRD Gowa tidak membiarkan kekosongan kepemimpinan berlarut.

Jika legislatif menunjukkan kecepatan, eksekutif menunjukkan kedewasaan. Ditemui usai paripurna, Darmawangsyah Muin tidak memilih panggung politik dengan narasi bombastis. Ia justru memilih kalimat yang paling dibutuhkan Gowa hari ini: bekerja.

“Pokoknya tidak usah dulu kita bicara, kita kerja saja dulu. Masih banyak PR yang menunggu,” ujar DM singkat namun tajam.

Pernyataan ini menjadi penting di tengah data yang kurang menggembirakan. DM secara jujur mengakui bahwa serapan anggaran Pemkab Gowa baru di angka 19,5 persen dan telah menjadi perhatian nasional.

Inilah letak ketajaman kepemimpinan. Alih-alih menutupi atau mencari pembenaran, DM membuka data apa adanya dan menawarkan solusi: kolaborasi.

“Ini menjadi perhatian nasional. Tapi insyaallah dengan komitmen kita bersama, kolaborasi eksekutif dan legislatif, saya yakin di akhir tahun kita akan plus kembali,” jelasnya.

BusurPena mencatat, pengakuan jujur tentang minusnya serapan anggaran adalah langkah awal yang sehat. Lebih baik mengakui dan memperbaiki, daripada membungkus rapor merah dengan narasi manis. Di titik ini, publik patut mengapresiasi kejujuran tersebut.

Begitu pula saat ditanya soal evaluasi kebijakan bupati sebelumnya, DM menolak masuk ke dalam jebakan politik.

“Ini penugasan negara. Terkait kebijakan sebelumnya, nanti kita bicara, saya tidak ingin berkomentar. Saya fokus bekerja saja dulu.”

Sikap ini adalah bentuk etika politik yang matang. Tidak mengumbar evaluasi di depan kamera, tapi memilih fokus pada tanggung jawab konstitusional.

Sisi lain yang tak kalah patut diapresiasi datang dari Wakil Ketua I DPRD Gowa, Hasrul Abdul Rajab. Ia menegaskan bahwa paripurna malam itu adalah respons cepat atas instruksi Mendagri melalui Gubernur Sulsel.

“Malam hari ini kita melaksanakan rapat paripurna untuk usul definitif. Ini respons DPRD Gowa atas instruksi Mendagri lewat Pak Gubernur,” ungkap Hasrul.

Bahkan, DPRD Gowa menargetkan berkas hasil paripurna sudah meluncur ke Jakarta pada Senin mendatang. Tidak ada penundaan. “Semoga hari Senin kita bisa kirim berkasnya ke Kemendagri,” kata Hasrul.

Dan yang paling berimbang, DPRD juga tidak terburu-buru membicarakan kursi Wakil Bupati yang ditinggalkan DM. Fokus dituntaskan satu per satu.

“Untuk calon wakil belum kita bicarakan. Fokus kami bagaimana Pak Bupati bisa segera dilantik definitif dulu. Setelah definitif, baru kita bicarakan bersama teman-teman partai pengusung.”

Apresiasi patut diberikan untuk kecepatan DPRD dan sikap fokus kerja DM. Namun, pekerjaan rumah terbesar justru baru dimulai setelah pelantikan.

Angka 19,5 persen bukan sekadar angka. Itu berarti belanja pelayanan publik, infrastruktur, dan bantuan sosial belum optimal terserap. Kolaborasi eksekutif-legislatif yang dijanjikan DM dan Fahmi Adam akan diuji pada realisasi anggaran triwulan IV nanti.

Gowa tidak butuh bupati yang banyak bicara. Gowa butuh bupati yang mengembalikan rapornya dari minus menjadi plus di akhir tahun. Dan saat ini langkah awal itu sudah diambil dengan cara yang konstitusional dan terhormat.

(Kamal)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *