TANJUNG SELOR, Fokusinews.com— Badan Pengurus Wilayah (BPW) Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kalimantan Utara menggelar acara Tudang Sipulung yang berlangsung khidmat di Hotel Grand Pangeran Khar, Tanjung Selor, pada Rabu malam (28/10/2026). Pertemuan akbar ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus musyawarah strategis menjelang Musyawarah Wilayah (Muswil) KKSS Kaltara untuk memilih kepengurusan periode berikutnya.
Hasbudi Resmi Nahkodai Panitia Muswil November 2026 di Tarakan
Sebagai tindak lanjut dari rangkaian Tudang Sipulung tersebut, musyawarah mufakat secara resmi menetapkan Hasbudi, S.Sos., M.Ap. sebagai Ketua Panitia Muswil BPW KKSS Kaltara. Agenda penting pemilihan pengurus baru ini dijadwalkan akan diselenggarakan di Kota Tarakan pada November 2026 mendatang.
Karateker BPW KKSS Kaltara, Dr. Chaerul Amir, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Sesjampidmil) Kejaksaan Agung RI, menegaskan bahwa KKSS memiliki peran historis dan fundamental sebagai wadah pemersatu warga perantauan asal Sulawesi Selatan.
“Kita patut mensyukuri momentum kebersamaan dalam rumah besar KKSS ini. Rasa kekeluargaan merupakan perekat utama warga Sulawesi Selatan di perantauan,” ungkap Chaerul Amir dalam sambutannya.
Ia berharap semangat kekeluargaan dan kebersamaan lintas generasi ini terus dipelihara, sehingga kehadiran KKSS mampu memberikan kontribusi nyata dan luas bagi pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara.
Acara penuh kehangatan ini turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta tokoh penting Kaltara, di antaranya perwakilan Gubernur Kaltara yang juga Kepala Dinas Kesehatan dr. H. Usman, Kapolda Kaltara Brigjen Pol. Andi Syahriful Taufik, Anggota DPD RI Dapil Kaltara Herman, Wakil Ketua DPRD Kaltara, Kajari Bulungan Andi Helmi Adam, para ketua DPD KKSS kabupaten/kota se-Kaltara, Ketua IWSS Kaltara Hj. Dara AR Rasyid, Ketua IPSS, serta ratusan warga paguyuban.
Desakan Akses Hak Pilih bagi Seluruh Pilar Daerah
Di balik suksesnya agenda Tudang Sipulung tersebut, dinamika organisasi mengemuka melalui masukan kritis dari Ketua Selayar Provinsi Kalimantan Utara, Rahman. Ia menyoroti pentingnya merefleksikan esensi dasar organisasi, yakni kerukunan, keadilan, dan inklusivitas terhadap seluruh pilar daerah yang bernaung di bawah payung besar KKSS.
Rahman mendorong Badan Pengurus Pusat (BPP) KKSS karateker untuk mengevaluasi regulasi lama dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang dinilai membatasi ruang demokrasi karena hanya mencatat dan mengakomodasi sebagian pilar saja (seperti batasan 12 pilar).
“Regulasi AD/ART KKSS yang berlaku sebelumnya menjadi kendala utama bagi keterwakilan pilar-pilar daerah. Aturan lama tersebut dinilai membatasi ruang demokrasi karena hanya mencatat dan mengakomodasi 12 pilar saja,” ujar Rahman.
Akibat keterbatasan regulasi tersebut, sejumlah pilar daerah seperti Pilar Selayar, Pilar Jeneponto, dan pilar lainnya belum memiliki hak pilih resmi dalam suksesi kepemimpinan organisasi. Oleh karena itu, ia mendesak agar Muswil kali ini menjadi momentum pembenahan yang berkeadilan.
“BPP KKSS karateker didorong untuk mengusahakan dan memastikan agar seluruh pilar yang selama ini ada dan belum terdaftar bisa memperoleh hak pilih resminya. Pemilihan yang adil hanya akan terwujud jika seluruh pilar terdaftar diberikan ruang suara yang setara,” tegasnya.
Dengan membuka ruang partisipasi dan hak suara yang setara bagi seluruh pilar, KKSS Kaltara diyakini akan semakin solid, kokoh secara internal, serta terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Utara. (***)
Laporan : Sahbudiman
