Busurpena.com |Gunungsitoli – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPC GAMKI) Kabupaten Nias Barat, Siduhu Lahagu, menyampaikan empat aspirasi strategis terkait percepatan pembangunan Kabupaten Nias Barat kepada Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution.
Penyampaian aspirasi tersebut berlangsung dalam acara ramah tamah DPC GAMKI se-Kepulauan Nias bersama Gubernur Sumatera Utara yang digelar di Rumah Singgah Gubernur, Kota Gunungsitoli, Kamis (29/10/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Siduhu Lahagu, S.Pd menegaskan bahwa pembangunan Kabupaten Nias Barat membutuhkan perhatian serius dan keberpihakan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya terhadap kebutuhan infrastruktur dasar, mitigasi bencana, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pelosok.
Empat aspirasi strategis yang disampaikan meliputi:
1. Percepatan dan Penuntasan Pembangunan Jalan Mandrehe–Sirombu.
Penyelesaian ruas jalan Mandrehe–Sirombu dinilai menjadi kebutuhan mendesak mengingat keberadaannya merupakan salah satu akses vital yang menunjang mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian dan perdagangan, pertumbuhan ekonomi, serta kelancaran pelayanan publik.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diharapkan memberikan perhatian dan dukungan anggaran secara berkelanjutan agar konektivitas antar kawasan di Kabupaten Nias Barat semakin baik dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Normalisasi Sungai Lahomi, Moro’ò, dan Siwalawa.
Normalisasi sungai di sejumlah wilayah tersebut menjadi salah satu aspirasi penting dalam upaya mengantisipasi ancaman banjir dan mengurangi risiko bencana yang dapat mengganggu aktivitas serta keselamatan masyarakat.
Diperlukan penanganan yang terencana, terukur, dan berkelanjutan melalui koordinasi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, termasuk kajian teknis serta alokasi anggaran yang memadai.
3. Afirmasi Kesempatan bagi Putra-Putri Kepulauan Nias untuk Memasuki Sekolah Kedinasan.
Siduhu juga mendorong adanya kebijakan afirmasi dan dukungan akses pendidikan bagi generasi muda Kepulauan Nias, khususnya Kabupaten Nias Barat, untuk memperoleh kesempatan yang lebih luas memasuki sekolah kedinasan, seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Politeknik Keuangan Negara STAN, Akademi Kepolisian (AKPOL), dan Akademi Militer (AKMIL).
Aspirasi ini diharapkan menjadi perhatian pemerintah melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, sehingga putra-putri daerah memiliki kesempatan yang lebih setara untuk mengembangkan kapasitas, kompetensi, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
4. Pembangunan Jembatan Sungai Oyo di Lahagu, Kecamatan Mandrehe Utara.
Pembangunan jembatan Sungai Oyo merupakan kebutuhan infrastruktur yang perlu mendapatkan perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara.
Keberadaan jembatan tersebut diharapkan dapat memperlancar akses transportasi masyarakat, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta mendukung aktivitas sosial dan perekonomian warga.
Sebelumnya, Siduhu Lahagu juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sumatera Utara atas pembangunan ruas jalan Gunungsitoli–Nias Barat yang telah direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Menurutnya, pembangunan tersebut merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan konektivitas dan membuka akses pertumbuhan ekonomi masyarakat Kepulauan Nias. Namun, pemerataan pembangunan masih perlu terus dilanjutkan, khususnya pada sejumlah infrastruktur yang menjadi kebutuhan mendasar masyarakat Nias Barat.
Dalam keterangannya, Ketua GAMKI Nias Barat, Siduhu Lahagu, S.Pd menegaskan bahwa empat aspirasi tersebut bukan semata-mata kepentingan organisasi, melainkan merupakan representasi kebutuhan masyarakat yang selama ini membutuhkan perhatian dan penyelesaian dari pemerintah.
“Ini bukan sekadar usulan organisasi, tetapi suara masyarakat pelosok yang kami temui. Kami berharap aspirasi ini tidak hanya menjadi catatan dalam sebuah pertemuan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan, perencanaan, dan penganggaran yang konkret,” tegas Siduhu Lahagu.
Ia juga berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat memberikan perhatian proporsional terhadap kebutuhan pembangunan Kabupaten Nias Barat, sehingga tidak terjadi kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan kawasan pelosok.
Menurutnya, pembangunan yang berkeadilan harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk daerah yang masih menghadapi keterbatasan akses infrastruktur dan pelayanan publik.
Sebab, pembangunan bukan hanya tentang menghadirkan proyek fisik, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh akses, kesempatan, perlindungan, dan kesejahteraan secara berkeadilan.”tutupnya.
(Afg)
