Busurpena.com. Selasa 06 Oktober 2026
MALINAU — Persoalan konektivitas masih menjadi tantangan utama pembangunan di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Bupati Malinau Wempi W. Mawa, S.E., M.H., meminta dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah pedalaman dan perbatasan.
Hal tersebut disampaikan Wempi saat menyambut kedatangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., dalam rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Malinau di Ruang Laga Feratu, Kantor Bupati Malinau, Selasa (6/10/2026) pagi.
Dalam pertemuan tersebut, Wempi memaparkan kondisi geografis Malinau yang memiliki wilayah sangat luas. Kabupaten ini mencakup sekitar 53 persen dari wilayah Provinsi Kalimantan Utara dengan garis perbatasan mencapai 504 kilometer.
Luas wilayah dan karakter geografis tersebut, kata Wempi, membuat pembangunan konektivitas menjadi tantangan tersendiri. Sejumlah kawasan pedalaman dan perbatasan masih menghadapi keterbatasan akses transportasi.
“Sejak berdirinya Kabupaten Malinau hingga Provinsi Kalimantan Utara, beliau merupakan Mendagri yang paling rajin datang ke Kaltara,” kata Wempi dalam sambutannya.
Bupati mengungkapkan masih terdapat sejumlah persoalan infrastruktur yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat. Di antaranya keterbatasan jalan menuju wilayah pedalaman dan perbatasan serta belum tersambungnya sejumlah ruas jalan nasional.
Selain akses darat, mahalnya biaya transportasi udara dan sungai juga menjadi persoalan yang berdampak terhadap mobilitas masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau.
Menurut Wempi, kondisi tersebut perlu mendapat penanganan secara terpadu agar pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat yang berada di wilayah pedalaman dan perbatasan.
Karena itu, Pemkab Malinau berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan lebih besar terhadap pembangunan infrastruktur pada 2027.
Dukungan tersebut diharapkan tidak hanya melalui Kementerian Dalam Negeri, tetapi juga Kementerian Pekerjaan Umum dan kementerian terkait lainnya yang memiliki kewenangan dalam pembangunan infrastruktur dan konektivitas.
Wempi juga mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemkab Malinau dan perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
Kolaborasi dinilai diperlukan untuk membuka akses menuju sejumlah kawasan yang hingga kini masih menghadapi hambatan konektivitas.
Pemkab Malinau menegaskan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan bukan hanya berkaitan dengan akses transportasi, tetapi juga menyangkut pemerataan pelayanan publik dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Malinau akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk mempercepat pembangunan di daerah perbatasan agar masyarakat tidak lagi terisolasi,” tegas Wempi.
Kunjungan Mendagri Tito Karnavian ke Malinau sekaligus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan langsung berbagai kebutuhan pembangunan di wilayah perbatasan kepada pemerintah pusat.
Pemkab Malinau berharap koordinasi tersebut dapat ditindaklanjuti dengan dukungan program dan anggaran sehingga pembangunan infrastruktur di pedalaman dan perbatasan dapat dipercepat mulai 2027.
Editor : BP – AR
Sumber : (PROKOMPIM MALINAU)
