GOWA, SULSEL, busurpena.com|— Bendera Merah Putih di latar belakang poster. Di depannya ada tulisan besar: “AKTIVIS SURATI PRESIDEN SOAL HAK ANGKET DPRD KABUPATEN GOWA SULSEL”.
Itulah bentuk tekanan publik terbaru dari Kabupaten Gowa. Para aktivis memilih jalur surat ke Presiden agar proses Hak Angket yang sedang berjalan di DPRD Gowa tidak berhenti di meja politik lokal.
Bagi publik awam, hak angket sering disamakan dengan proses hukum. Padahal tidak. Secara hukum, hak angket murni alat pengawasan politik DPRD.
Jika Pansus menemukan pelanggaran, opsi terberatnya adalah rekomendasi pemberhentian Bupati. Untuk memidanakan, harus ada bukti pidana dan dilimpahkan ke polisi/kejaksaan.
“Kami hanya ingin ada kejelasan. Jangan sampai hak pengawasan DPRD ini mandul,” tulis para aktivis yang juga menyertakan tagline Transparansi, Keadilan, Demokrasi, Akuntabilitas.
Kini bola ada di tangan DPRD Gowa dan pemerintah pusat. Apakah surat itu akan ditindaklanjuti, publik Gowa menunggu.
(Kamal)
