MAKASSAR,SULSEL,busurpena.com|-Ada ironi yang sulit diabaikan di Sulawesi Selatan.
Di satu sisi, masyarakat harus berhadapan dengan antrean BBM yang mengular, sulitnya memperoleh LPG 3 kilogram, dan pemadaman listrik bergilir. Di sisi lain, para wakil rakyat kembali duduk dalam ruang rapat, memanggil pihak terkait dan meminta penjelasan.
Pertanyaannya kemudian menjadi sederhana: Apakah rakyat membutuhkan lebih banyak rapat, atau membutuhkan masalah mereka benar-benar selesai?
Persoalan BBM dan LPG 3 kilogram bukan lagi sekadar isu di media sosial. Pada 9 September 2026, pimpinan dan anggota DPRD Sulsel mendatangi Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi untuk membahas keluhan masyarakat. DPRD menyebut persoalan di lapangan belum sepenuhnya terpecahkan meski sebelumnya telah dilakukan Rapat Dengar Pendapat. Bahkan dalam kunjungan ke SPBU, antrean kendaraan masih terlihat panjang.
Namun terdapat pula penjelasan berbeda. Pertamina menyatakan stok BBM dan LPG subsidi secara umum aman, sementara anggota DPRD menyebut antrean BBM dipengaruhi kepanikan masyarakat atau _panic buying_.
Di sinilah letak persoalan yang sesungguhnya.
Kalau stok disebut aman, mengapa masyarakat masih harus mengantre panjang?
Kalau distribusi disebut berjalan, mengapa LPG 3 kilogram masih sulit diperoleh dan harga di sejumlah tempat melonjak?
Kalau pengawasan sudah dilakukan, mengapa dugaan penyimpangan distribusi masih menjadi persoalan yang harus dibicarakan berulang kali?
Jangan Berhenti di Ruang Rapat
Inilah yang harus menjadi perhatian DPRD Sulsel. Fungsi pengawasan tidak boleh berhenti setelah rapat selesai.
Masyarakat tidak bisa memasak dengan berita tentang rapat. Pedagang tidak bisa menjalankan usaha hanya dengan janji akan dilakukan pengawasan. Sopir dan pekerja tidak bisa mengisi kendaraan dengan rekomendasi.
Yang dibutuhkan masyarakat adalah BBM tersedia, LPG tersedia, listrik stabil, dan kebutuhan dasar dapat diperoleh dengan harga yang wajar. Ukuran keberhasilan pemerintah dan DPRD bukanlah berapa banyak rapat yang telah dilakukan, melainkan berapa banyak persoalan rakyat yang berhasil diselesaikan.
84 Legislator, Besar Pula Tanggung Jawabnya
Sebanyak 84 anggota DPRD Sulsel tentu memiliki mandat politik dan fungsi pengawasan yang besar. Karena itu, publik berhak bertanya: Apa target penyelesaiannya? Siapa yang harus bertanggung jawab jika distribusi bermasalah? Kapan masyarakat bisa merasakan perubahan?
Dan yang paling penting: Setelah rapat dengan Pertamina, apa tindakan konkret berikutnya?
Jika memang ditemukan penyimpangan, tindak.
Jika distribusi bermasalah, benahi.
Jika ada permainan di lapangan, ungkap.
Jika kebijakan tidak berjalan, evaluasi.
Rakyat Tidak Butuh Drama Politik
Di tengah tekanan ekonomi, masyarakat tidak membutuhkan kegaduhan politik. Mereka membutuhkan kepastian.
Lampu menyala.
BBM tersedia.
LPG mudah didapat.
Air mengalir.
Sesederhana itu.
Karena pada akhirnya, rakyat tidak akan mengukur kinerja wakilnya dari panjangnya pernyataan di depan kamera. Rakyat akan mengingat siapa yang hadir ketika mereka kesulitan — dan siapa yang benar-benar membawa perubahan.
DPRD Sulsel sudah mendengar keluhan rakyat. Sekarang waktunya membuktikan bahwa suara itu tidak hanya didengar, tetapi benar-benar diperjuangkan.
Rakyat menunggu: bukan sekadar rapat, bukan sekadar janji, tetapi HASIL.
Penulis: Kamal, Warga Pallangga – Pemerhati Kebijakan Publik Sulsel
